Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Inspektorat, Bidang Pendapatan Daerah, Kabag
Hukum dan Forum Masyarakat Kindang (Forking) di ruang komisi B. Selasa,
(13/9/2022).
RDP itu digelar guna untuk membahas persoalan dugaan tunggakan
pajak di Kecamatan Kindang.
pajak di Kecamatan Kindang.
Turut hadir dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua
Komisi B Fahidin HDK, diantaranya Anggota Komisi B H. Safiuddin dari Partai PBB,
H. Amir dari PPP dan Juandi Tandean dari Partai Golkar.
Komisi B Fahidin HDK, diantaranya Anggota Komisi B H. Safiuddin dari Partai PBB,
H. Amir dari PPP dan Juandi Tandean dari Partai Golkar.
Fahidin dalam
penyampaiannya, meminta kepada bidang Pendapatan untuk melakukan penyerahan STTS
perkecamatan di masing-masing kecamatan.
penyampaiannya, meminta kepada bidang Pendapatan untuk melakukan penyerahan STTS
perkecamatan di masing-masing kecamatan.
Itu kata Fahidin, agar wajib pajak
mendapatkan bukti bahwa pajaknya benar sudah terbayarkan. “STTS ini penting
diberikan kepada masyarakat wajib pajak, agar apa yang dia bayarkan itu ada
buktinya, supaya kedepannya bisa kelihatan siapa sudah bayar dan siapa yang
belum bayar,” kata Fahidin.
mendapatkan bukti bahwa pajaknya benar sudah terbayarkan. “STTS ini penting
diberikan kepada masyarakat wajib pajak, agar apa yang dia bayarkan itu ada
buktinya, supaya kedepannya bisa kelihatan siapa sudah bayar dan siapa yang
belum bayar,” kata Fahidin.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari Bidang
Pendapatan mengatakan, bahwa untuk kertas STTS memang kolektor datang
mengangambil, kemudian dibagikan ke masyarakat wajib pajak.
Pendapatan mengatakan, bahwa untuk kertas STTS memang kolektor datang
mengangambil, kemudian dibagikan ke masyarakat wajib pajak.
Hanya saja kata dia,
dia menduga bahwa terkadang STTS itu hanya menumpuk di kantor desa atau
kelurahan. Salah satu masyarakat Kindang yang tergabung dalam Forking, Taufik
mengaku mengapresiasi dengan program pendekatan pelayanan masyarakat yang
dilakukan oleh Pemerintah ini.
dia menduga bahwa terkadang STTS itu hanya menumpuk di kantor desa atau
kelurahan. Salah satu masyarakat Kindang yang tergabung dalam Forking, Taufik
mengaku mengapresiasi dengan program pendekatan pelayanan masyarakat yang
dilakukan oleh Pemerintah ini.
Hanya saja kata Taufik, sebuah inovasi pendekatan
pelayanan yang baik itu, adalah pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat. Dia
mengurai, bahwa kejadian yang dialaminya sebelumnya.
pelayanan yang baik itu, adalah pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat. Dia
mengurai, bahwa kejadian yang dialaminya sebelumnya.
Bahwa dirinya selaku wajib
pajak telah melunasi PBBnya pada tahun 2021, hanya saja pada saat ke tempat
pelayanan untuk membayar pada tahun 2022 ini, tiba-tiba muncul tunggakan pajak
di tahun sebelumnya.
pajak telah melunasi PBBnya pada tahun 2021, hanya saja pada saat ke tempat
pelayanan untuk membayar pada tahun 2022 ini, tiba-tiba muncul tunggakan pajak
di tahun sebelumnya.
“Nah inikan jadi masalah, kita yang sudah membayar pajak,
tapi tiba-tiba muncul tunggakan,” kesal Taufik.
tapi tiba-tiba muncul tunggakan,” kesal Taufik.
Sementara itu, jumlah tunggakan
PBB di Bulukumba sendiri kata kepala Inspektorat, Taufik mengatakan bahwa memang
jumlahnya sangat banyak. Kendati demikian kata dia, juga sudah ada beberapa
kepala Desa yang melakukan pengembalian. (**)
PBB di Bulukumba sendiri kata kepala Inspektorat, Taufik mengatakan bahwa memang
jumlahnya sangat banyak. Kendati demikian kata dia, juga sudah ada beberapa
kepala Desa yang melakukan pengembalian. (**)
Source Medium Indonesia
0 Komentar