Bakalbeda.com - Dalam Debat Capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pada hari Minggu (7/1), kandidat Ganjar Pranowo mengkritik Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden, Prabowo Subianto, meminta penjelasan terkait rencana pembelian 12 jet tempur bekas dari Qatar.
Ganjar mengungkapkan kekhawatirannya akan potensi risiko yang ditimbulkan rencana ini terhadap personel militer Indonesia.
"Kesayangan bagi prajurit kita, jika para pilot harus menjalani pelatihan selama tiga tahun, pesawatnya bekas, dan mereka harus menjalani pelatihan tambahan dengan risiko tinggi. Hal itu tentunya sangat berbahaya," ungkap Ganjar dalam Debat Capres.
Ganjar menegaskan perlunya pendanaan yang memadai untuk persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Untuk mencapai hal ini, ia mengusulkan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 7%, dengan tujuan alokasi anggaran pertahanan mencapai 1% hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia merancang rencana pengeluaran pertahanan yang proporsional, dimulai dengan pembaruan aset laut dan udara yang membutuhkan pembaharuan.
Ganjar menekankan pentingnya kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LEN Indonesia dalam pengadaan militer.
Tak jauh berbeda, calon presiden Anies Baswedan juga mengkritik rencana pembelian pesawat bekas tersebut.
Ia menyoroti pentingnya pengeluaran dalam bidang pertahanan yang transparan, tanpa melibatkan korporasi yang bermasalah.
Anies sependapat dengan Ganjar untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam bidang pertahanan, sambil mendorong pendidikan terus-menerus dalam teknologi pertahanan di kalangan generasi muda guna meningkatkan kemampuan negara.
Selain itu, Anies menyoroti perlunya strategi pertahanan yang dapat mengatasi tantangan kontemporer seperti serangan cyber, perdagangan manusia, dan narkoba.
Ia menekankan perlunya penyesuaian kebijakan pertahanan, menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan saat ini dinilai gagal menangani masalah-masalah tersebut.
Menanggapi kritik tersebut, baik sebagai calon presiden maupun Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto membela rencana pembelian 12 jet tempur dari Qatar dengan menegaskan bahwa jet tersebut, meskipun bekas, masih memiliki umur operasional sekitar 15 tahun dibandingkan dengan umur standar 25-30 tahun untuk pesawat semacam itu.
Prabowo membenarkan rencana tersebut dengan menyatakan bahwa perolehan pesawat baru akan memakan waktu sekitar 3 tahun, dengan tambahan waktu 7 tahun sebelum mereka dapat beroperasi.
Oleh karena itu, ia berargumen bahwa pembelian jet bekas akan menciptakan efek pencegahan terhadap negara-negara lain, menjadikannya pilihan yang praktis.
Namun, seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Diandra Megaputri Mengko, mengkritik Prabowo karena menghindari pertanyaan publik mengenai dasar rencana pembelian pesawat bekas tersebut.
Diandra menyoroti penundaan pembelian oleh Kementerian Pertahanan karena alasan fiskal sebagai bukti perencanaan yang tidak memadai.
Diandra menekankan komitmen yang disepakati di antara para kandidat presiden untuk meningkatkan anggaran pertahanan.
Namun, ia memperingatkan bahwa kenaikan ini mungkin berdampak pada sektor lain seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial, serta mendesak untuk penggunaan anggaran pertahanan yang transparan dan akuntabel.
Ia juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kurangnya transparansi dalam pembahasan anggaran pertahanan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, menunjukkan potensi risiko korupsi dalam Kementerian Pertahanan, sebagaimana yang diungkapkan oleh riset Transparansi Indonesia.***
0 Komentar